Lembaga Penyelenggara dan Pengawasan Pemilihan Umum di Indonesia
Abstract
The 1945 Constitution explains that sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. The embodiment of sovereignty in the hands of the people means that those who have the right to choose the leader or government are the people and as a logical consequence those who choose are the people, so the leader must be responsible to the people. In choosing leaders, the people need an institution, in this case the general election commission which is regulated in the 1945 Constitution. The task of the General Election Commission is to carry out or hold general elections to elect leaders. So that election results can be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly, supervision is needed, in this case the general election supervisory body. On this basis, the results of the general election produce leaders who can properly carry out their duties in accordance with the needs of the people they represent.
Downloads
References
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Setelah Perubahan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Syamsul Bahri, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan UUD 1945, Jurnal Ketatanegaraan, Volume 005 Tahun 2017.
Ni‟Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi), (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakiln Rakyat Daerah.
Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, Pengantar HTN Indonesia, (Jakarta: CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI, 1988).
Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegrasi Sebagai Pembaharuan Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2 Tahun 2020.
Farahdiba Rahma Bactiar, Pemilu Indonesia: Koblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi, Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.
Denny Iswanto, Dewi Bayu Pamungkas, Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholder Mapping Analysis, Jurnal Adyasta Pemilu, Volume 6 Nomor 1, Juni 2023.
Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Pengawas Pemerintah Daerah, (Malang, Laksda Mediatama, 2008).
Http: //Www.Bawaslu.Go.Id/Profil. Akses Tanggal 23 Desember 2023, Pukul 19.30 WIB.
H. Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
Muchamad Ali Safa‟At, Pembubaran Partai Politik (Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik), (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2011).
Firmanzah, Mengelola Partai Politik (Komunikasi Dan Positioning Ideology Politik Di Era Demokrasi), (Jakarta: Obor Indonesia Anggota IKAPI, 2011).
Muchamad Ali Safa‟At, Pembubaran Partai Politik (Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik), (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2011).
Huntington, Samuel P, Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa, (Judul Asli: Political Order In Changing Societies. Penerjemah Sahat Simamora, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
